Sidrap, 10 Maret 2026 – Ketua Lembaga KPK Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Agus Parman Pangerang, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) dan Kartu Identitas (ID Card) kepada para anggota yang telah terdaftar dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Penyerahan dilakukan pada Selasa, 10 Maret 2026, sebagai bentuk penguatan legalitas dan tanggung jawab anggota dalam menjalankan tugas organisasi.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi lembaga KPK Sidrap dalam menata struktur organisasi serta mempertegas peran setiap anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Agus Parman Pangerang menegaskan bahwa penyerahan SK dan ID Card bukan sekadar simbol administrasi, tetapi merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen.
“SK dan ID Card ini bukan hanya sekadar kartu pengenal. Ini adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Setiap anggota yang menerima harus mampu menunjukkan sikap profesional, menjaga nama baik lembaga, serta bekerja sesuai aturan yang berlaku,” tegas Agus Parman Pangerang di hadapan para anggota.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota agar tidak menyalahgunakan identitas lembaga untuk kepentingan pribadi ataupun hal-hal yang dapat merusak citra organisasi. Menurutnya, lembaga KPK harus hadir sebagai mitra masyarakat dalam mendorong transparansi dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan publik.
Lebih lanjut, Agus Parman Pangerang menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas organisasi. Ia berharap seluruh anggota dapat bekerja secara profesional, menjunjung tinggi etika, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Sidrap.
“Kita harus bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan tetap berada di jalur yang benar. Lembaga ini harus menjadi wadah pengabdian, bukan tempat mencari kepentingan pribadi,” tambahnya.
Dengan penyerahan SK dan ID Card tersebut, diharapkan seluruh anggota lembaga KPK Sidrap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal, serta terus memperkuat peran lembaga sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif di tengah masyarakat.
